Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia, Ada Apa Saja? – Di dunia bisnis dan keuangan, pencatatan transaksi yang akurat dan transparan sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, standar akuntansi diterapkan sebagai pedoman dan menyusun laporan keuangan agar lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Di Indonesia, standar akuntansi terus berkembang mengikuti regulasi serta tuntutan global agar lebih relevan dengan kebutuhan bisnis modern.
Table of Contents
Apa itu Standar Akuntansi?
Standar akuntansi adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar memiliki keseragaman, transparansi, dan dapat dibandingkan. Standar ini sangat penting bagi perusahaan, investor, auditor, dan pihak lainnya dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas. Di Indonesia, standar yang berlaku terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan bisnis.
Standar akuntansi berperan penting dalam dunia bisnis karena memberikan pedoman yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Manfaat utama dari standar akuntansi meliputi :
- Meningkatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan.
- Memudahkan perbandingan antara laporan keuangan dari berbagai perusahaan.
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pihak terkait.
- Mendukung pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data yang akurat.
Jenis Standar Akuntansi yang Berlaku di Indonesia
Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan berpedoman pada beberapa regulasi utama yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulator lainnya. Berikut beberapa jenis standar akuntansi yang berlaku :
PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang juga dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan bentuk lain dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 hingga 2021.
Standar ini diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan yang telah terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, serta dana pensiun.
Tujuan utama penerapan standar ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan.
Indonesia sendiri mengadopsi IFRS karena merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC), organisasi yang menjadikan IFRS sebagai standar global mereka.
Sepanjang tahun 2020, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah menetapkan satu PSAK, satu ISAK, enam amandemen PSAK, satu penyesuaian tahunan 2020, serta dua standar lain yang masih dalam bentuk draf eksposur, yaitu Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16 mengenai aset tetap terkait hasil sebelum penggunaan yang dimaksudkan.
SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik)
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diterapkan pada entitas yang tingkat akuntabilitas publiknya rendah. Di mana laporan keuangannya hanya digunakan untuk keperluan umum oleh pihak eksternal.
SAK-ETAP merupakan bentuk penyederhanaan dari IFRS, yang tidak mencakup laporan laba rugi komprehensif serta menetapkan bahwa penilaian aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah perolehannya hanya menggunakan harga perolehan.
Dalam standar ini, entitas tidak dapat memilih metode revaluasi atau nilai wajar, serta tidak mengakui liabilitas maupun aset pajak tangguhan. Hal ini dikarenakan beban pajak dicatat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jika diterapkan dengan benar, SAK-ETAP memungkinkan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan secara mandiri tanpa perlu bantuan pihak lain.
PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)
PSAK-EMKM diperuntukkan bagi entitas yang belum dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan SAK-ETAP. Standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana namun tetap terstruktur.
Entitas yang menerapkan PSAK-EMKM sebagai pedoman diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara eksplisit. Secara umum mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Meskipun lebih ringkas dibandingkan standar lainnya, penyusunannya tetap harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku agar dapat digunakan oleh pihak eksternal, seperti investor, kreditur, atau regulator, dalam menilai kondisi keuangan usaha.
PSAK-Syariah
PSAK-Syariah adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Contohnya seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, lembaga wakaf, serta entitas lain yang menerapkan sistem keuangan syariah.
Pengembangan standar ini merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga prinsip-prinsipnya selaras dengan hukum Islam.
PSAK-Syariah mencakup berbagai aspek, termasuk kerangka konseptual untuk penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan syariah, serta ketentuan khusus yang mengatur transaksi berbasis syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), salam (jual beli dengan pemesanan di awal), ijarah (sewa menyewa), dan istishna (kontrak pemesanan barang dengan kriteria tertentu).
Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga syariah. Sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam bagi para pemangku kepentingan.
SAP
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan digunakan sebagai pedoman bagi entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
SAP dirancang untuk memastikan transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Standar ini juga berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam konteks pemerintahan desa, SAP menjadi standar yang paling sesuai, karena memungkinkan desa untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan mereka secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran desa.
Memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai regulasi. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitasnya.
Agar operasional bisnis Anda lebih mudah dan laporan keuangan tersusun dengan baik, gunakan IPOS, aplikasi kasir yang mendukung pencatatan transkasi secara otomatis dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Dengan fitur canggih yang dimiliki, IPOS dapat membantu bisnis Anda berkembang lebih optimal!
Coba gratis IPOS di sini.
Kata kunci : Aplikasi kasir, Aplikasi kasir terbaik, aplikasi kasir murah, aplikasi kasir android, software toko gratis, software toko grosir, ipos, ipos 4, ipos 5
